Peran Media dalam Pembangunan NTT: Jurnalis Dorong Kolaborasi Transparan dengan Pemerintah
 |
| Foto Wartawan dalam Kegiatan Diskusi ( Sumber: Wanster) |
Kontributor: Wanster Bu'u; Editor: Tim Redaksi
Kupang, PIJAKAN Rakyat– Sejumlah wartawan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti pentingnya keterlibatan media dalam proses pembangunan daerah, pada kamis, (27/02/2025).
Dalam diskusi yang digelar di sebuah pondok petani di pinggiran Kota Kupang, para jurnalis menegaskan bahwa peran pers bukan sekadar peliput berita, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Diskusi yang dihadiri oleh beberapa wartawan senior, termasuk Minggo, Wanster, Kenis, Kanis, Frans, dan Mario, menjadi forum bagi insan pers untuk menyampaikan pandangan mereka kepada Gubernur NTT, Melki Lakalena, beserta jajaran pemerintahan daerah, termasuk Wali Kota Kupang Christian Widodo dan seluruh bupati se-NTT.
Para wartawan menekankan bahwa akses informasi yang lebih luas dan keterlibatan media dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan efektivitas kebijakan publik.
Pers sebagai Pengawas Kebijakan Publik
Dalam diskusi tersebut, para wartawan menyoroti bagaimana visi dan misi pemimpin daerah sering kali tidak didukung oleh kajian akademik yang kuat. Di sinilah peran media menjadi penting, tidak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Wartawan yang aktif di lapangan memiliki wawasan luas terkait permasalahan riil yang dihadapi warga, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebijakan sosial.
Seorang peserta diskusi mengungkapkan bahwa banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang masih tertutup terhadap media, padahal keterbukaan informasi publik sangat diperlukan untuk mencegah praktik maladministrasi dan mempercepat perbaikan layanan publik.
“Masyarakat berhak tahu bagaimana jalannya pemerintahan, dan pers memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi itu sampai ke publik dengan transparan,” ujar salah satu jurnalis.
BACA JUGA:
Era Digital: Tantangan Baru bagi 1010 Lulusan PPG GT Piloting 3 Unika Ruteng
Perspektif Jurnalis dalam Kebijakan Pemerintah
Selain mengusulkan keterlibatan media dalam perencanaan kebijakan, para wartawan juga menyoroti permasalahan spesifik di Kota Kupang, seperti sampah yang belum tertangani dengan baik, genangan banjir yang masih terjadi di berbagai titik, hingga keluhan terkait pelayanan publik yang belum maksimal.
Masalah listrik yang tidak stabil akibat minimnya gardu induk, pungutan liar oleh petugas parkir, serta keterbatasan lahan parkir bagi pelaku usaha juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Wartawan menilai bahwa solusi atas permasalahan ini membutuhkan pendekatan berbasis data dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk media sebagai penyedia informasi yang akurat dan objektif.
Mendorong Kemitraan yang Lebih Erat
Para wartawan berharap adanya mekanisme komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers. Mereka menekankan bahwa keterlibatan media bukan hanya untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah, tetapi juga untuk memberikan masukan kritis guna memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah dan media harus berjalan dua arah. Kami siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik di NTT, tetapi pemerintah juga harus membuka ruang dialog dan transparansi,” tegas seorang peserta diskusi.
Dengan keterbukaan informasi dan keterlibatan media yang lebih aktif, diharapkan pembangunan di NTT dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Redaksi PR)
