Sri Mulyani Katakan Dana Infrastruktur Bersumber dari APBN
 |
| Foto Sri Mulyani (Sumber: dok. Antara) |
Jakarta, PIJAKANRakyat- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan infrastruktur merupakan hasil nyata kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat.
"Kalau menjelaskan APBN melalui angka, orang biasanya tidak nyambung. Tetapi begitu melihat hasilnya seperti jalan raya, bendungan, dan kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas, laboratorium, atau akses jalan, orang baru merasa APBN itu hidup angkanya," kata Sri Mulyani pada seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2, dikutip dari Antara, Rabu 7 Desember 2022.
Penyampaian dalam penyajian angka-angka memang sulit dipahami dengan baik oleh semua kalangan masyarakat sehingga pemerintah perlu untuk terus menjelaskan kepada masyarakat hasil penerimaan negara dari berbagai sektor.
Dengan demikian, lambat laun masyarakat akan memahami dengan baik tentang pengelolaan uang negara, kemudian membandingkannya dengan hasil kerja secara nyata melalui berbagai macam pembangunan infrastruktur.
Sri Mulyani menegaskan bahwa infrastruktur yang dibangun di berbagai sektor menggunakan APBN yang diperoleh dari berbagai penerimaan negara seperti pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahkan sebagian dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Utang Negara (SUN).
"Kita semua memahami bahwa esensi pembangunan adalah membangun untuk menciptakan dampak kesejahteraan rakyat," tutur Sri Mulyani.
Penyajian data dalam bentuk angka akan semakin mudah dipahami masyarakat Ketika masyarakat melihat secara langsung dari berbagai pembangunan yang selalu diinformasikan ke publik.
Karena itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa peran Kementerian PUPR sangat penting dalam menjembatani dan membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkomunikasikan APBN secara konkret dari berbagai proses pembangunan sehingga berdampak pada pemahaman masyarakat.
Untuk pembangunan ini, kata dia, sebagian dilakukan oleh uang negara, sebagian oleh masyarakat dan pihak swasta, sehingga untuk pembangunan yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan pula kepada publik melalui mekanisme APBN. (Red.pikiRindu)
